TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki konsep transformasi demokrasi ekonomi yang dinamai dengan Prabowonomics.
Prabowonomics, kata dia, merupakan konsep ekonomi Prabowo yang didasari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana seluruh kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi, kalau ma bicara soal ekonomi di pemerintahan Prabowo, jangan ke mana-mana, silakan kembali pada Pasal 33 ini," kata Qodari dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi bertajuk "Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi" di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Mei 2025.
Konsep ini, dia melanjutkan, menjadi suatu tantangan dalam proses implementasinya. Akan tetapi, pemerintahan Prabowo, menurut Qodari, terus berupaya mengimplementasikan konsep itu dengan menjalankan program strategus lain yang berdampak pada perkembangan ekonomi.
Misalnya, kata Qodari, proyek Makan Bergizi Gratis: Cek Kesehatah Gratis; Pembangunan Sekolah Rakyat; dan Pendirian 80 ribu koperasi desa. "Jadi, Pak Prabowo ini terus berproses, ingin memimpin dengan melakukan perubahan yang menggunakan jalan demokrasi, termasuk transformasi ekonomi," ujar dia.
Dalam kesempatan serupa, Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sejatinya konsep Prabowonomics yang didasari Pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep ekonomi yang baik.
Sebab, kata dia, negara berupaya menjamin rakyatnya memperoleh kemakmuran dari hasil kekayaan alam yang dikuasai negara. "Masalahnya, seluruh menteri ekonomi di kabinet Merah Putih adalah orang-orang mantan Presiden Joko Widodo," kata Feri.
Menurut dia, bagaimana mugkin pemerintahan Prabowo mampu melakukan akselerasi dan transformasi ekonomi apabila para pembantu yang ditunjuk di bidang ekonomi tidak memperjuangkan gagasan dari Prabowo sendiri.
Sehingga, Feri melanjutkan, untuk mencapai akselerasi dan transformasi ekonomi dalam konsep Prabowonomics, hal pertama yang mesti dilakukan ialah memastikan seluruh pimpinan penggerak ekonomi di kabinet loyal terhadap Prabowo. "Kalau tidak, apa yang mau diakselerasi. Toh, gagasannya saja berbeda," ujar Feri.
Adapun, kegiatan sarasehan ini dihadiri oleh para aktivisi lintas generasi dalam rangka memperingati 27 tahun reformasi.
Koordinator sarasehan Rusly Haris Moti mengatakan, dialog yang dilakukan para aktivis pada kegiatan merupakan upaya tindaklanjut untuk terus memajukan demokrasi, tidak berhenti pada demokrasi politik semata.
Menurut dia, demokrasi politik yang saat ini telah dicapai, harus dipertahankan sebagai modal dalam membangun dan mentransformasikan ke dalam demokrasi ekonomi. "Kami ingin demokrasi kita memberikan kebebasan akses terhadap sumber kekayaan negara agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Moti saat membuka acara.
