TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keputusan itu didiskusikan di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Prasetyo mengatakan, Prabowo menunjuk unsur TNI karena membutuhkan sosok yang berani membenahi masalah bea cukai. Dibutuhkan pula sosok untuk menyelesaikan masalah-masalah di bea cukai. Salah satu masalah itu mengatasi penyelundupan yang masuk melalui jalur bea cukai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pelanggaran itu penyelundupan-penyelundupan, barang-barang ilegal. Nah ini kan masuknya melalui jalur Bea Cukai," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Mei 2025.
Menurut Prasetyo, penyelesaian masalah itu memerlukan sosok yang memiliki kemampuan melakukan koordinasi lintas wilayah, lintas instansi, dan lintas kementerian. Sebab, jalur-jalur masuknya pos-pos bea cukai tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Prasetyo mengatakan, unsur TNI diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan melakukan penertiban. Pun mempermudah regulasi sehingga administrasi tidak sulit. Beberapa pertimbangan itu yang membuat Prabowo bersama dengan Sri Mulyani memutuskan menunjuk Djaka Budi Utama.
Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama telah resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ia telah menyandang status purnawirawan atau pensiunan TNI ketika namanya dibacakan pada pelantikan pejabat Kemenkeu hari ini, Jumat, 23 Mei 2025.
Penunjukan Djaka sebagai anak buah Sri Mulyani sempat menjadi sorotan karena statusnya yang merupakan perwira TNI. Hal itu direspons oleh Ketua komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun. "Jangan mendikotomi sipil-militer. Yang kami butuhkan adalah dari sisi kepemimpinannya," ujar Misbakhun seusai pelantikan pejabat di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jumat, 23 Mei 2025.
Anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar itu menambahkan bahwa saat ini status Djaka sudah purnawirawan. Djaka dilantik bersamaan dengan Bimo Wijayanto yang ditunjuk menjadi Dirjen Pajak yang baru. Keduanya merupakan orang baru di Kementerian Keuangan. Seiring dengan itu, Sri Mulyani juga melantik 20 pejabat Kemenkeu lain menempati posisi baru maupun lama.
Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zakiul Fikri mengatakan masuknya perwira TNI aktif di jabatan sipil bisa menganggu stabilitas investasi dan ekonomi di Indonesia. “Investor akan berpikir berkali-kali ketika ingin menanamkan investasinya di negara ini. Kok di mana-mana militer, ya? Ada apa dengan Indonesia,” kata Fikri kepada Tempo, Kamis, 22 Mei 2025.
