13 hours ago
3
Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, dua politisi ekstremis yang diuntungkan dari aneksasi Tepi Barat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan undang-undang tentang aneksasi Tepi Barat yang baru disahkan Knesset ini sebenarnya merupakan amendemen terhadap Undang-Undang Perencanaan dan Pembangunan yang sudah ada.
Pada intinya, undang-undang ini secara dramatis memindahkan wewenang perencanaan pemukiman dari militer ke pemerintah sipil. Selama puluhan tahun, otoritas perizinan pembangunan di Tepi Barat pendudukan berada di tangan Komite Perencanaan Pusat yang dikontrol militer Israel. Kini, wewenang itu dialihkan kepada menteri yang ditunjuk dari partai sayap kanan.
Perubahan ini bukan sekadar soal birokrasi biasa. Dengan memindahkan kendali dari militer ke politisi, undang-undang ini secara efektif merobohkan penghalang terakhir bagi ekspansi pemukiman ilegal. Militer Israel, meski menjalankan pendudukan, sering kali harus mempertimbangkan aspek keamanan dan stabilitas politik yang lebih luas.
Sementara, elite politik ekstremis kanan dikenal sebagai arsitek ekspansi pemukiman yang agresif dan punya kepentingan politik untuk memuaskan basis pemilihnya.
Salah satu dampak paling langsung adalah pemukiman "liar" atau outpost yang sebelumnya ilegal bahkan menurut hukum Israel, kini bisa dengan mudah dilegalisasi.
Undang-undang ini memberikan jalur cepat bagi menteri terkait untuk menyetujui dan meresmikan puluhan outpost yang selama ini berdiri tanpa izin. Ini adalah kemenangan besar bagi gerakan pemukim yang selama ini membangun outpost secara spontan untuk merebut lebih banyak tanah.
Lebih dari sekadar melegalkan yang sudah ada, undang-undang ini juga membuka keran untuk ledakan pembangunan pemukiman baru. Dengan kendali penuh di tangan politisi pro-pemukim, proses perizinan untuk unit-unit pemukiman baru di seluruh Tepi Barat akan dipercepat secara drastis. Hal ini mengubah kebijakan pemukiman dari yang bersifat "merayap" menjadi "lompatan besar".
Undang-undang ini juga dirancang untuk memotong jalur hukum dan mengesampingkan otorisasi Mahkamah Agung Israel. Dalam amendemennya, disebutkan bahwa keputusan menteri dalam hal perizinan pemukiman tidak dapat digugat ke Mahkamah Agung dengan alasan "ketidakwajaran".
