TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga dibiayai asing untuk mengadu domba Indonesia. Hasan tidak menyebut siapa saja LSM tersebut. Namun, Hasan mengatakan, ada beberapa kelompok yang mencoba mendiskreditkan pemerintah Indonesia dengan menyebarkan isu-isu tidak benar.
“Sebagai presiden, Prabowo tentu memiliki informasi yang lengkap. Punya informasi yang bisa dipercaya siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu atau organisasi,” kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 3 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan mengatakan, pernyataan Prabowo tidak ditujukan untuk semua LSM. Ada beberapa LSM yang memiliki peran dan kepedulian sosial di Indonesia. LSM yang dimaksud Prabowo yang berupaya untuk memecah belah bangsa Indonesia.
“Tidak semua LSM. Banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap isu-isu sosial, isu toleransi, dan isu kemanusiaan,” kata dia.
Menurut Hasan, Prabowo memiliki pengalaman sejarah yang memumpuni. Pengalaman sejarah itu membuat Prabowo mengetahui peran asing dalam berbagai peristiwa di Indonesia. “Prabowo paham betul bahwa dalam banyak kejadian-kejadian di Republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing,” kata dia.
Hasan mengatakan, ada beberapa ciri-ciri LSM yang dibiayai asing. LSM itu, kata Hasan, memiliki struktur organisasi tampak jelas. Namun, sering mendiskreditkan pemerintah. LSM itu, kata dia, juga kerap mencoba membatalkan program-program prioritas pemerintah. “Atau mencemooh usaha-usaha kemajuan yang ingin pemerintah dilakukan, mencoba membatalkan, ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja,” kata dia.
Hasan mengatakan, pernyataan Prabowo tidak untuk mengecilkan peran masyarakat sipil dan kebebasan demokrasi. Hasan mengklaim, pemerintah selama ini memberikan masyarakat hingga media untuk mengkritik pemerintah.
Meski begitu, Hasan mengatakan, Prabowo tidak memberikan toleransi terhadap kelompok yang ingin mengadu domba dan menyebar kebencian.
“Persatuan itu bukan berarti enggak boleh kritik, enggak. Kritik boleh. Tapi kalau sudah adu domba, menyebar fitnah, melempar kebencian, setiap hari memproduksi informasi yang tidak benar, menyebar-nyebarkan informasi yang tidak benar. Nah ini yang beliau tekankan,” kata dia.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menuduh pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat memberi amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, 2 Juni 2025.
Ini bukan pertama kalinya Prabowo menyinggung pihak asing mengadu domba Indonesia. Sebelumnya, Prabowo juga meyakini gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di awal pemerintahannya karena ada campur tangan asing.
“Coba perhatikan, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong,” ucap Prabowo saat wawancara dengan enam jurnalis senior di kediamannya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 8 April 2025.
Prabowo merasa waspada akan kehadiran antek-antek asing serta kelompok yang ingin berbuat onar dan memanfaatkan momentum demonstrasi ini. “Dalam pengelolaan suatu negara, kita waspada, apakah ada kekuatan asing yang ingin adu domba. Ini berlaku lazim,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, aksi demonstrasi oleh masyarakat sipil maupun mahasiswa se-Indonesia santer menjadi sorotan beberapa waktu belakang. Aksi ini menolak Revisi UU TNI yang kini sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.
Penolakan atas pengesahan RUU TNI itu terus bergulir. Sekelompok orang bahkan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR sebagai bukti perlawanan. Bahkan beberapa wilayah, semisal di Kota Padang, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan banyak daerah lainnya, menggelar aksi serupa untuk menolak pengesahan tersebut.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menganggap proses pembahasan revisi UU TNI terburu-buru dan minim keterlibatan partisipasi publik. Mereka juga khawatir bila tentara dapat menduduki jabatan sipil, sehingga meminta agar TNI tetap di barak.
