8 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dorongan untuk mengakhiri dualisme kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengemuka dalam Muktamar VIII IPHI di Jakarta, Sabtu (19/9/2026). Rekonsiliasi dinilai penting agar potensi besar para alumni haji dapat kembali diarahkan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
Akademisi dan tokoh pendidikan Indonesia, Prof Fasli Jalal mengatakan, IPHI memiliki basis anggota yang besar. Setiap tahun, sekitar 200 ribu hingga kini lebih dari 220 ribu jamaah Indonesia menunaikan ibadah haji. Mereka merupakan orang-orang yang telah menjalani proses panjang sebelum dipilih untuk menunaikan rukun Islam kelima.
"Jadi kalau ini diorganisir bersama dalam IPHI, saya kira ini komponen yang dasar," ujar Fasli saat menghadiri Muktamar VIII IPHI di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).
Menurut dia, jamaah yang telah menunaikan ibadah haji memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat setelah kembali ke Tanah Air. Karena itu, keberadaan organisasi yang mampu menghimpun dan mengorganisir potensi tersebut menjadi penting.
Fasli pun berharap dinamika internal yang selama ini terjadi dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi. Dia mengingatkan agar seluruh pihak mengedepankan semangat berlomba-lomba dalam kebajikan.
"Harapan, saya harapkan tentu kalau bisa ada rekonsiliasi karena sekarang ada dualisme. Tapi pada akhirnya fastabiqul khairat, semua orang akan berlomba-lomba dalam kebajikan,”kata dia.
Ketua Umum IPHI, Ahmad Yani Basuki mengatakan, pihaknya menyadari adanya dinamika internal di tubuh organisasi. Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan organisasi dan harus dicari jalan keluarnya.
"Semua dinamika, perbedaan pendapat, segala macam itu selalu ada jalan untuk menunjukkan apa yang disebut dengan islah," kata Basuki.
Dia mengatakan, Muktamar VIII menjadi momentum penting untuk melakukan konsolidasi sekaligus memastikan keberlangsungan organisasi dan akuntabilitasnya. Muktamar juga diharapkan dapat memperkuat kembali pengabdian IPHI dalam merawat kemabruran haji untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara.
