5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanggapi dua isu utama yang tengah menjadi sorotan publik: kebebasan berpendapat mahasiswa dan polemik dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap. Ia menekankan pentingnya kritik yang bertanggung jawab sekaligus mendorong transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Menanggapi diskusi mengenai iklim demokrasi yang diinisiasi oleh mahasiswa UNISA Yogyakarta, Ganjar menyebut isu tersebut sangat relevan. Terlebih, menyusul adanya mahasiswa yang diperiksa karena menyampaikan pendapat.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Ia memahami aspirasi mahasiswa yang ingin didengar dan dilibatkan dalam diskusi. Ia berharap agar para pejabat publik tidak bersikap alergi terhadap masukan.
"Seharusnya kami diajak bicara, ada ruang koridor yang kami bisa menyampaikan pendapat, pejabat tidak alergi kritik" kata Ganjar, menirukan aspirasi mahasiswa yang ia dengar, Jumat (24/10/2025).
Meski demikian, Ganjar menekankan bahwa kebebasan menyampaikan kritik harus disertai dengan tanggung jawab yang jelas. Ia mengingatkan agar kritik tidak bersifat destruktif.
"Eh, kritik itu ada tanggung jawabnya," ujarnya.
Ganjar menggarisbawahi agar kritik tidak disampaikan dengan hoaks, tanpa data, atau tanpa fakta pendukung. Ia juga menyarankan agar kritik disampaikan tanpa memaki. Menurutnya, banyak ruang yang bisa dimanfaatkan mahasiswa, seperti partisipasi bermakna (meaningful participation), datang langsung, atau terlibat aktif di lembaga legislatif (DPRD/DPR RI) maupun pemerintah.
Selain isu demokrasi, Ganjar Pranowo juga menyoroti polemik dana Pemda yang dikabarkan mengendap. Menurutnya, hal ini perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Ia mengusulkan agar asosiasi kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) mengambil langkah proaktif dengan mengundang pihak terkait untuk duduk bersama.
"Maka sangat baik lalu kemudian pimpinan dari asosiasi ini mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Bank Indonesia," saran Ganjar.
Berdasarkan pengalamannya sebagai gubernur, Ganjar menjelaskan bahwa dana tersebut sering kali mengendap bukan karena faktor kesengajaan, melainkan karena alasan teknis. Alasan tersebut di antaranya adalah dana yang baru masuk dan tercatat, kebutuhan menunggu APBD Perubahan untuk penggunaan, atau adanya proyek yang gagal lelang.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan full disclose (diungkap penuh) oleh Pemda.
Ganjar tidak memungkiri adanya kemungkinan oknum yang sengaja menyimpan dana untuk mendapatkan manfaat deposito. Namun, jika ada indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan, ia memiliki solusi tegas.
Namun, jika ada indikasi korupsi atau gratifikasi, ia menyarankan untuk follow the money atau mengkuti aliran dananya.
Ia pun mendorong asosiasi pemda, seperti APPSI, untuk melanjutkan diskusi terkait hal ini agar polemik tersebut tidak berlarut-larut dan membingungkan masyarakat.
