TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Finlandia telah resmi menutup pembangkit listrik berbahan bakar batu bara terakhir. Langkah ini memungkinkan perusahaan energi Helen memangkas emisi dan biaya bagi konsumen.
CEO Helen Olli Sirkka mengatakan kapasitas produksi listrik dan pemanas terbarukan Finlandia, seperti tenaga angin dan tenaga surya, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menyebabkan anjloknya penggunaan batu bara setelah pemerintah sebelumnya pada 2019 mengesahkan undang-undang untuk melarang batu bara mulai tahun 2029
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tentu saja kami tidak bisa mengatakan bahwa tidak akan ada satu gram batu bara pun yang dibakar di Finlandia lagi, tetapi ini memang pembangkit listrik batu bara terakhir di Finlandia yang digunakan untuk produksi harian," kata Olli Sirkka dikutip dari Reuters, Jumat, 4 April 2025.
Untuk menggantikan produksi tahunan sebesar 175 Megawatt (MW) dan 300 MW panas oleh pabrik Salmisaari yang sedang dihentikan, Helen akan menggunakan listrik, panas buang, dan pompa panas serta terus membakar pelet dan serpihan kayu. "Dalam jangka panjang, kami bermaksud untuk menghilangkan semua pembakaran," kata Sirkka.
Helen menargetkan bisa mencapai emisi sebesar 5 persen pada tahun 2030 dan mengakhiri semua pembakaran pada tahun 2040. Helen yang dimiliki oleh ibu kota Helsinki merupakan produsen listrik Finlandia terakhir yang berhenti menggunakan batu bara karena sebelumnya tidak banyak tersedia alternatif produksi bersih untuk memenuhi kebutuhan kota.
Pada musim dingin, pemanas Helsinki menghabiskan 20 persen dari total produksi listrik negara tersebut. "Mungkin perlu mengakui bahwa transisi energi bersih tidak murah. Itu memang pilihan yang telah kita ambil, baik sebagai masyarakat maupun sebagai perusahaan," tuturnya.
Penutupan ini akan memungkinkan Helen mengurangi emisi karbon hingga 50 persen dari tahun lalu dan total emisi Finlandia hingga hampir 2 persen.
Meskipun ada transisi energi bersih, namun Finlandia memiliki listrik termurah ketiga di Eropa setelah Swedia dan Norwegia, dan Helen memperkirakan total harga rata-rata pemanas distrik akan turun rata-rata 5,8 persen bagi pelanggannya tahun ini.
Kebijakan transisi energi yang dilakukan Finlandia ini patut menjadi rujukan Indonesia. Peneliti Hukum Centre of Economic and Law Studies (Celios) Muhamad Saleh mengatakan Indonesia sudah memiliki modal hukum dan ekonomi yang cukup untuk menyambung kebijakan transisi energi, terutama dalam hal pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Namun, menurut Saleh, eksekusinya dianggap masih terhambat karena belum memiliki peta jalan khusus sesuai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang mengatur pengembangan energi terbarukan untuk kelistrikan. “Peta jalan pensiun dini PLTU itu yang merincikan kriteria serta skema pembiayaannya,” kata Saleh Februari lalu.
