10 hours ago
3
SPPG atau Dapur MBG di kompleks Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, Jawa Tengah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Badan Gizi Nasional (BGN), Persyarikatan terus bergerak cepat dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di antaranya dengan membentuk Kordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah untuk koordinasi dan konsolidasi potensi organisasi masyarakat (ormas) ini dalam menyukseskan MBG.
Menurut Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah M Nurul Yamin, MBG sejalan dengan spirit dakwah Persyarikatan, sebagaimana tercantum dalam Alquran surah al-Maun. Pada Jumat (24/10/2025) nanti, pihaknya juga akan menggelar Peluncuran Nasional Tahap Kedua SPPG/Dapur Muhammadiyah di kompleks Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah.
Yamin mengatakan, kegiatan itu akan meluncurkan sebanyak 125 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah siap maupun sedang beroperasi. Ada pula 150 calon SPPG yang masih dalam penyelesaian pembangunan dan siap diresmikan bulan November 2025.
Peluncuran tersebut akan dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Lima model
Lebih lanjut, Yamin menjelaskan, Muhammadiyah mengembangkan lima model SPPG atau dapur MBG. Pertama, Model SPPG Sekolah. Ini berbasis pada sekolah yang mampu mendirikan SPPG dan tidak hanya melayani siswa-siswi sekolah yang bersangkutan, tetapi juga sekolah di sekitarnya.
"Model ini memperpendek jarak distribusi dan juga mendapat pengawasan langsung dari sekolah. Beberapa sekolah Muhammadiyah, terlebih yang memiliki jurusan Tata Boga telah menetapkan model SPPG/Dapur berbasis sekolah," ucap Yamin, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
Kedua, Model SPPG Pesantren. Ini dikembangkan lantaran pesantren telah memiliki jumlah santri yang mencukupi untuk pelayanan melalui SPPG. Bahkan, pelayanannya juga mencakup masyarakat sekitar, termasuk para ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Pengelola pesantren terlibat dalam pengawasan SPPG untuk bisa berjalan dengan baik. Beberapa pesantren Muhammadiyah sudah menjalankan program MBG berbasis pesantren," tegas Yamin.
