TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyatakan instansinya akan mengerahkan kekuatan senjata, untuk menghadapi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Dia mengatakan upaya ini merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan konflik di wilayah Papua.
"Tindakan menggunakan kekuatan senjata dilakukan sebagai upaya terakhir atau last resort," kata Kristomei melalui pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 8 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski begitu, ia berujar penggunaan senjata tetap akan dilakukan TNI secara terbatas. Kristomei menyatakan pembatasan ini hanya ditujukan pada anggota OPM yang ada di Papua.
"Tetapi ini bersifat terbatas dan selektif, hanya ditujukan kepada OPM yang melakukan aksi kekerasan, biadab dan keji," ucap dia.
Dia mengatakan TNI juga tidak akan menambah pasukan untuk menghadapi TPNPB-OPM. Sebab, ucap Kristomei, prajurit militer tetap akan bertugas seperti biasa dalam mengamankan wilayah Papua.
"TNI juga terus melaksanakan pembinaan teritorial, pelayanan kesehatan, dukungan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil bersama pemerintah daerah dan instansi terkait," tutur Kristomei.
Dia mengklaim instansinya juga telah membangun pos keamanan di wilayah Papua. Termasuk, kata Kristomei, di daerah Intan Jaya yang sebelumnya mendapat penyerangan dari TPNPB OPM.
"Pembangunan pos keamanan di wilayah Papua, termasuk di Intan Jaya, merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan dan tindakan yang dilakukan oleh OPM," ujarnya.
Adapun respons ini karena TPNPB-OPM menyatakan siap berperang melawan prajurit militer Indonesia. Kristomei menilai OPM selalu mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan propaganda terhadap masyarakat di Papua.
"OPM selalu mengeluarkan pernyataan propaganda seperti ini untuk menakut nakuti rakyat, mengancam, mengintimidasi masyarakat," tutur Kristomei.
Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan pihaknya siap berperang bila pemerintah tidak segera mengakui hak kedaulatan Papua. "Kami siap melakukan perang sampai dunia kiamat, jika negara Indonesia tidak mengakui hak kedaulatan orang Papua dan disampaikan kepada pejabat-pejabat orang Papua untuk hentikan aktivitasnya sebagai agen pembunuhan bagi orang Papua," kata Sebby dalam keterangan tertulisnya pada Selasa.
Dia menyebut pernyataan perang ini karena buntut dari penembakan terhadap orang asing di Kuala Kencana, Timika, Provinsi Papua. Sebby mengatakan peristiwa penembakan tersebut dilakukan oleh prajurit militer Indonesia yang bertugas di wilayah itu.
"Penembakan Pilot Glenn di Distrik Alama-Mimika dan orang asing lainnya serta orang Papua yang dibunuh oleh Militer Pemerintah Indonesia itu semuanya dilakukan demi uang," ucap dia.
Menurut dia, selain uang, misi utama para prajurit militer Indonesia melakukan penembakan itu adalah untuk menambah alutsista perang. Sebby berujar peristiwa itu juga untuk mengamankan perusahaan asing dan nasional yang ada di wilayah Papua.
"Misi utamanya ialah melakukan penambahan alutsista perang dan pendoropan pasukan militer ke Papua untuk mengamankan perusahaan-perusahaan asing dan nasional milik negara," kata Sebby.