TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kasus Bupati Indramayu Lucky Hakim yang diduga berlibur ke Jepang tanpa izin ditangani langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Lucky Hakim itu sudah ada surat dari Irjen (inspektur jenderal), nanti akan diperiksa oleh Irjen karena kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan itu. Jadi kita tunggu saja pemeriksaan Irjen kesimpulannya seperti apa,” kata dia di Gedung Sate pada Selasa, 8 April 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan sanksi terberat yang mengancam Lucky Hakim, yakni diberhentikan sementara dari jabatannya selama tiga bulan. “Memang agak berat, misalnya diberhentikan selama tiga bulan. Tapi selama tiga bulan itu diberhentikan, dijabat oleh wakilnya, kemudian setelah itu kembali lagi. Itu sanksinya, itu sanksi maksimalnya. Kami serahkan kepada Pak Mendagri sanksinya seperti apa,” kata dia.
Dedi Mulyadi menyatakan sudah berkomunikasi dengan Lucky Hakim. “Pak Lucky Hakim tadi malam sudah ikut zoom dengan saya, sudah ikut zoom. Kemudian waktu itu juga sudah di WA (WhatsApp), dia sudah jawab, dia meminta maaf,” kata dia.
Dedi Mulyadi mengatakan Lucky Hakim sempat menjelaskan alasan pergi ke Jepang untuk mengabulkan keinginan anak-anaknya. “Dia pergi ke Jepang untuk memenuhi kewajiban terhadap anak-anak. Tapi , saya jelasin, Pak Lucky, memang kita hari ini adalah pejabat negara, jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita, tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang,” kata dia.
Dedi Mulyadi menyarankan para bupati/wali kota yang ingin mengajak anak-anaknya berwisata cukup di daerahnya masing-masing. “Saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupatennya, harus di kotanya, rekreasinya harus ada di kotanya. Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang,” kata dia.
“Itu harapan saya karena walaupun keluarganya, keluarga artis misalnya asalnya, tapi kan hari ini sudah menjadi pejabat publik, harus terikat dengan budaya,” kata Dedi Mulyadi melanjutkan.
Dedi Mulyadi juga menyoroti budaya nyapu koin yang sempat menjadi perhatian di media sosial saat angkutan Lebaran lalu di Indramayu. “Di Indramayu selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi adalah yang nyapu koin,” kata dia.
Persoalan penyapu koin di Indramayu harusnya menjadi perhatian kepala daerahnya. “Kami harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin, kenapa, karena dibubari ada lagi, dibubarin ada lagi, artinya dia harus ada pekerjaan,” kata Dedi Mulyadi.
