2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti berbagai program populis dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Direktur Eksekutif Bidang Operasional CSIS, Medelina K. Hendytio, mengatakan program MBG merupakan wujud implementasi janji kampanye yang berkelindan dengan idealisme nasionalis, pragmatisme politik, serta intuisi militer.
Medelina menilai MBG merupakan kebijakan populis yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun, ia menyayangkan pendekatan sentralisasi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Catatan pertama, program ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Misalnya, untuk MBG diperkirakan tahun depan akan lebih besar dari Rp 300 triliun dan akan diambil, misalnya, dari dana pendidikan,” ujar Medelina dalam konferensi pers bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Catatan CSIS” di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Dalam riset CSIS, lanjut Medelina, banyak daerah belum mendapatkan sentuhan program MBG. Ia menyampaikan bahwa sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengkhawatirkan dampak pembiayaan program tersebut terhadap keuangan daerah.
“Mereka mempertanyakan siapa yang akan membiayai ini. ‘Kami sudah tidak sanggup lagi kalau anggaran pendidikan harus diambil untuk membiayai program-program tersebut.’ Ini yang disebut crowding out ruang fiskal,” ucap Medelina.
Ia menambahkan, sistem program MBG yang terpusat menjadi akar persoalan implementasi di lapangan. Menurut Medelina, belum semua daerah mampu menerjemahkan dan melaksanakan program MBG secara tepat, mengingat perbedaan kondisi geografis serta keterbatasan infrastruktur pendukung.
“Kita juga melihat, jauh sekali perbedaan antara apa yang direncanakan pusat dengan implementasinya di daerah ketika kebijakan itu bersifat top down,” ujar dia.
Medelina juga mempertanyakan payung hukum MBG yang muncul setelah program berjalan. Hal ini, menurutnya, menimbulkan kebingungan bagi daerah dalam menjalankan program tersebut.
“Persoalan-persoalan standar yang sebetulnya harus menjadi pegangan, agar semua menjalankan dengan aturan dan kriteria yang jelas, itu yang kemudian menjadi persoalan,” kata Medelina.
