5 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi di ruang digital dinilai menjadi tantangan dalam penguatan ideologi Pancasila. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, pendidik, media, hingga keluarga untuk memperkuat ketahanan ideologi di tengah masyarakat.
Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Belitung di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Belitung, Selasa (4/8/2026).
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, kepedulian, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.
Menurut Yudian, perkembangan teknologi informasi membawa manfaat, tetapi juga memunculkan tantangan berupa penyebaran informasi yang menyesatkan hingga paham yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
“Perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, hingga berbagai paham yang dapat mengikis persatuan bangsa,” ujar Yudian.
Karena itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk memperkuat persaudaraan dan menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan.
“Mari kita jadikan ruang digital sebagai ruang edukasi, ruang persaudaraan, dan ruang penyebaran nilai-nilai kebangsaan, bukan sebagai ruang yang memecah belah persatuan,” katanya.
Selain tantangan di ruang digital, Yudian menilai kekayaan budaya dan tradisi lokal dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat karakter kebangsaan. Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, pendidik, media, dan keluarga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan ideologi masyarakat.
Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat mengatakan, pengamalan Pancasila tercermin dalam integritas dan pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat. Menurut dia, birokrasi perlu mengedepankan pelayanan yang cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat.
“Yang paling sulit itu sebenarnya bukan menghafal Pancasila. Yang paling sulit itu adalah tetap jujur ketika ada kesempatan untuk tidak jujur,” ujarnya.
Ia juga menilai penggunaan anggaran yang tepat sasaran serta keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau pelayanan publik semakin mudah, ya itulah Pancasila. Kalau anggaran dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, ya itulah Pancasila,” katanya.
