TEMPO.CO, Jakarta - Kepala BP Batam Amsakar mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto tidak membahas penolakan warga Rempang terhadap proyek Rempang Eco City. Pertemuan itu, kata dia, juga tidak membahas target relokasi warga Rempang yang belum tercapai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia berujar, pertemuan itu fokus membahas hambatan-hambatan dalam percepatan investasi di Batam. Adapun pertemuan dengan Prabowo berlangsung pada Kamis, 22 Mei 2025.
"Itu tidak dibahas (penolakan warga). Lebih fokus percepatan investasi," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025.
Amsakar mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya melaporkan progres kerja BP Batam untuk percepatan investasi serta penyelarasan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Pertemuan itu juga membahas inisiatif BP Batam mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, salah satunya adalah penerapan sistem manajemen lahan terpadu. Tujuan sistem ini untuk menata dan mempercepat pengelolaan lahan secara efisien.
Selain itu, Amsakar mengatakan, Batam juga telah menyederhanakan proses perizinan dengan menghapus kewajiban fatwa planologis dan mengintegrasikan pelayanan antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam.
“Juga penyederhanaan pelayanan perizinan dengan menghilangkan fatwa planologis dan ada pengintegrasian antara pemerintah pelayanan pemerintah kota Batam dengan pelayanan di BP Batam,” kata Amsakar.
Amsakar mengatakan bahwa BP Batam meminta arahan dari Prabowo terkait fokus kerja ke depan, terutama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Amsakar menyebut tren pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam menunjukkan kondisi yang baik.
“Pada intinya, target RPJMN 8 persen pertumbuhan ekonomi itu insyaallah Batam akan berikhtiar lebih dari itu," kata dia.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo, menurut Amsakar, memberikan dukungan penuh terhadap upaya BP Batam. Amsakar menuturkan, Presiden Prabowo juga akan melakukan penyesuaian regulasi yang masih menghambat perkembangan investasi.
Aliansi Masyarakat Adat Rempang-Galang Bersatu (AMAR-GB) Miswadi sebelumnya mengatakan, warga masih menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Mereka kemudian melakukan aksi penolakan pada Senin lalu, 12 Mei 2025.
Miswadi menjelaskan penolakan itu merupakan simbol bahwa keberadaan PSN tidak hanya menghancurkan kampung di darat, tetapi juga laut yang menjadi wilayah tangkap nelayan Rempang. "Selama ini aksi kita gotong royong di darat, sekarang kita lakukan aksi laut," kata Wadi, yang juga warga asli Kampung Sembulang Hulu, Pulau Rempang, kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2025.
Di tengah penolakan warga tersebut, BP Batam melalui siaran tertulisnya menyampaikan perkembangan warga yang sudah pindah ke rumah relokasi di Kampung Tanjung Banun. Setidaknya dalam siaran pers pada 8 Mei 2025, sudah 87 kepala keluarga yang menerima relokasi PSN Rempang Eco City. Setidaknya total warga Rempang terdampak PSN Rempang Eco City lebih kurang 900 kepala keluarga.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol sekaligus Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait dalam siaran pers tersebut mengapresiasi kepada warga atas dukungan yang diberikan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pengembangan kawasan Rempang Eco City.
Deputi Pelayanan Umum BP Batam ini juga menyampaikan bahwa hunian baru di Tanjung Banun tersebut merupakan wujud nyata pemerintah untuk mendahulukan kepentingan masyarakat setempat. "Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat. Semoga, investasi ini bisa segera terealisasi sehingga bisa memberikan dampak pada perekonomian daerah maupun nasional," kata Ariastuty.
Yogi Eka Saputra berkontribusi dalam tulisan ini
