1 day ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera menerapkan manajemen talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Targetnya, dalam waktu dua bulan ke depan, semua kabupaten, kota, dan provinsi telah mengimplementasikan sistem tersebut. Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta di Yogyakarta, Rabu.
Zudan mengapresiasi capaian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menerapkan manajemen talenta 100 persen di tingkat provinsi. Ia menargetkan seluruh kabupaten dan kota di DIY segera menyusul, sehingga DIY berpotensi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkannya secara menyeluruh pada Februari mendatang.
Manajemen talenta nasional adalah suatu sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengembangkan, menilai, dan menempatkan ASN secara strategis berdasarkan kompetensi, prestasi, dan kinerja (meritokrasi). Sistem ini menggeser paradigma lama dari penunjukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau politik, menuju penempatan yang objektif dan berbasis data. Intinya, ASN terbaik akan menduduki posisi-posisi terbaik sesuai dengan peta kompetensi yang transparan.
Penerapan manajemen talenta menjadi strategis karena langsung berkorelasi dengan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Sistem ini memastikan orang yang tepat berada pada posisi yang tepat, sehingga program-program pembangunan dan solusi atas permasalahan masyarakat dapat dijalankan dengan lebih cepat dan optimal. Tanpa instrumen ini, visi dan misi kepemimpinan daerah akan sulit diwujudkan secara maksimal.
Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang berkinerja tinggi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan penempatan yang tepat, misalnya, kepala dinas kesehatan yang kompeten diharapkan dapat menurunkan angka stunting, sementara kepala dinas sosial yang mumpuni dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Pada akhirnya, sistem ini bertujuan meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Beberapa negara dikenal telah berhasil menerapkan sistem manajemen talenta dalam birokrasinya, seperti Singapura dan Selandia Baru. Singapura, misalnya, menerapkan meritokrasi sangat ketat sejak perekrutan hingga promosi, dengan sistem penilaian kinerja yang terstruktur dan transparan. Keberhasilan mereka menjadikan birokrasi sebagai tulang punggung pembangunan yang efisien dan bebas dari korupsi.
Zudan menegaskan, penerapan sistem ini dirancang transparan. ASN dapat melihat posisi kompetensinya secara terbuka melalui pemetaan talenta dan diharapkan aktif melengkapi portofolio digital yang berisi riwayat pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan rekam jejak jabatan. "Portofolio itu penting. Semakin lengkap portofolionya, semakin besar peluang untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi," ujarnya.
Bagi daerah yang belum menerapkan, meski tidak ada sanksi administratif langsung, Zudan mengingatkan bahwa daerah tersebut berisiko tertinggal dalam indeks reformasi birokrasi. "Skornya akan rendah, dan ini berdampak pada tunjangan kinerja ASN serta prestasi daerah," jelasnya. Ia juga mendorong mobilitas talenta antardaerah untuk mengisi kekurangan SDM di suatu wilayah.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut positif sistem ini. Menurutnya, manajemen talenta berbasis data dinamis membantu pemerintah daerah mengidentifikasi ASN yang berprestasi, inovatif, dan berintegritas secara akurat, tanpa distorsi penilaian subjektif. "Konsep ini merefleksikan keselarasan antara kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagai proses yang dinamis, adaptif, kompetitif, dan berlandaskan bukti," tutur Sultan.
sumber : Antara
