5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Hal ini disampaikan Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual dari Seoul, Korea Selatan (Korsel), Selasa (31/3/2026).
"Menyangkut penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi, setelah kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada. Insya Allah jika memang ada penyesuaian, diharapkan tidak signifikan. Namun waktunya dan besarannya akan dibahas pada fase berikutnya," ujar Bahlil.
Bahlil menyampaikan pemerintah tengah berupaya menjaga pasokan BBM dan LPG nasional. Ia menegaskan Timur Tengah merupakan sumber pasokan crude atau minyak mentah untuk Indonesia, namun produk BBM jadi tidak sepenuhnya berasal dari kawasan tersebut. Sementara untuk LPG, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari kawasan tersebut sekitar 20 persen.
"Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden mencari sumber-sumber pasokan lain untuk menggantikan yang dari Timur Tengah. Alhamdulillah sudah didapat. Jadi insya Allah tidak perlu ada keraguan lagi, untuk mengganti pasokan dari Timur Tengah sudah kita dapat," sambung Bahlil.
Bahlil menyatakan Indonesia telah meresmikan proyek strategis nasional untuk meningkatkan kapasitas kilang Pertamina, yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) pada Januari 2026. Program ini disebut mampu menghasilkan 5,6 juta kiloliter bensin dan sekitar 4,5 juta kiloliter solar.
"Artinya, ke depan impor terbesar adalah crude, sementara BBM dengan RON 90, 93, 95, dan 98 sebagian diproduksi di dalam negeri dan sebagian diimpor dari negara Asia Tenggara," ucap Bahlil.
Bahlil menambahkan pemerintah juga mencari alternatif pasokan LPG dari luar Timur Tengah. Ia menyebut upaya tersebut difokuskan ke sejumlah negara, terutama Amerika Serikat (AS).
"Jadi secara pasokan insya Allah mohon doanya clear, tidak ada masalah. Menyangkut harga, kita tahu fluktuasinya terus terjadi untuk nonsubsidi. Berikan kami waktu untuk menyelesaikannya dengan baik, bijak, dan sesuai kondisi yang wajar," kata Bahlil.
