2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah meminta pemerintah pusat menaikkan nilai bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit. Angka itu, menurut Fadhullah sesuai standar bangunan layak huni yang ditetapkan Pemerintah Aceh.
“Kami memohon agar bantuan rumah layak huni bagi warga yang rumahnya rusak berat dapat ditingkatkan menjadi Rp98 juta,” kata Fadhlullah di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Kepala BNPB Suhariyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis. Wagub menegaskan, besaran bantuan yang ada saat ini (Rp60 juta per unit) belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh.
"Nilai Rp98 juta merujuk pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan pemerintah Aceh," ujarnya.
Selain perumahan, Fadhlullah juga meminta percepatan penanganan dampak banjir pada sektor produktif masyarakat. Seperti pemulihan lahan sawah, tambak, perkebunan yang merupakan mata pencaharian, serta kawasan permukiman warga yang terendam lumpur.
"Langkah ini penting agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan, terutama jelang bulan suci Ramadhan," katanya.
Sementara Menko PMK Pratikno menegaskan, penanganan bencana di Aceh tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar semata. Pemerintah pusat juga memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Selain kebutuhan dasar, kita juga perlu memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembali. Jika situasi di lapangan belum memungkinkan, status kedaruratan bisa diperpanjang,” kata Pratikno.
Dia juga menyinggung kebutuhan masyarakat Aceh menjelang bulan puasa Ramadhan serta perlunya perhatian khusus bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir.
“Soal kebutuhan masyarakat menjelang puasa juga kita pikirkan. Untuk jamaah haji dari wilayah terdampak banjir, kita koordinasikan dengan lembaga pengelola haji agar tidak diberlakukan standar yang sama,” ujarnya.
Pratikno menekankan pendataan menjadi kunci utama penanganan bencana. Ia akan mengawal kebijakan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta agar bantuan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa dampak banjir di Aceh masih sangat luas. Dari 18 kabupaten/kota, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sedangkan 11 daerah lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait rumah rusak berat, Suharyanto menjelaskan terdapat dua skema penanganan. Warga yang ditampung keluarga akan diberikan bantuan biaya hidup per kepala keluarga per bulan. Sementara warga yang tidak memiliki tempat tinggal lagi, bakal difasilitasi hunian sementara.
"Hunian sementara tidak harus terpusat di satu lokasi, namun bisa dibangun di berbagai lahan kosong, selama sesuai spesifikasi BNPB dan kebutuhan dasar penghuninya terpenuhi," demikian Suharyanto.
sumber : Antara
