4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia membutuhkan paket kebijakan energi yang kuat jika krisis geopolitik di Selat Hormuz berlangsung berkepanjangan. Opsi satu hari work from home (WFH) dinilai membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi tidak cukup untuk menghadapi risiko gangguan energi global.
IESR mendukung langkah pemerintah mendorong pengaturan kerja fleksibel sebagai respons awal terhadap tekanan harga energi dunia. Kebijakan WFH dipandang dapat mengurangi perjalanan komuter di kota besar, menahan permintaan BBM perkotaan, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan ekspektasi publik.
Namun, lembaga tersebut menilai dampak WFH terhadap konsumsi energi nasional bersifat terbatas. Konsumsi BBM Indonesia tidak hanya berasal dari perjalanan kerja, tetapi juga sektor logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas industri dan ekonomi non-perkantoran.
Karena itu, WFH dinilai harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, bukan solusi tunggal menghadapi potensi krisis energi akibat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Risiko gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dinilai dapat memicu tekanan harga energi global bahkan setelah perang mereda.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM. “Krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” kata Fabby, Rabu (25/3/2026).
Sebagai langkah jangka pendek, IESR mendesak pemerintah menetapkan protokol penghematan energi nasional. Rekomendasi tersebut mencakup pembatasan perjalanan dinas non-prioritas, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, serta pengalihan pertemuan fisik ke ruang daring di instansi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
IESR juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap stok dan distribusi BBM harian. Pasokan energi diminta diprioritaskan bagi sektor esensial seperti logistik pangan, layanan kesehatan, transportasi publik, dan layanan darurat, disertai komunikasi publik satu pintu untuk mencegah panic buying.
