5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan stabilitas harga beras di seluruh Indonesia. Hingga 6 November 2025, lebih dari 5.000 kegiatan pengawasan telah dilakukan, dengan rata-rata pemantauan di 800 titik per hari pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras, seiring meningkatnya produksi nasional. Pengawasan dilakukan bersama Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, koordinasi antarinstansi terus diperkuat untuk memastikan operasi pasar dan distribusi beras berjalan lancar. “Operasi pasar terus kami jalankan hingga seluruh harga di lapangan benar-benar stabil. Dua bulan terakhir harga beras mulai turun, dan pengawasan akan terus diperketat,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Ahad (9/11/2025).
Amran, yang juga menjabat Menteri Pertanian, menyampaikan bahwa penguatan pengawasan didukung oleh capaian produksi dan pengadaan beras nasional. Sepanjang 2025, Bulog telah mengamankan pasokan domestik sebesar 3,264 juta ton, terdiri dari 3,056 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 208,4 ribu ton stok komersial.
Data Bapanas per 7 November mencatat stok beras pemerintah mencapai 3,923 juta ton, dengan rincian 3,743 juta ton CBP dan 180,1 ribu ton stok komersial. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,031 juta ton telah disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, dukungan kebencanaan, serta alokasi untuk golongan anggaran PNS.
Produksi nasional juga menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan produksi beras sebesar 4,1 juta ton dibanding tahun sebelumnya, menjadikan capaian 2025 sebagai yang tertinggi sejak revisi data produksi pada 2019. Capaian tersebut menjadi dasar pemerintah untuk tidak melakukan impor beras hingga akhir tahun.
“Insya Allah tahun ini kita hampir pasti tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor, dan satu bulan ke depan juga tidak akan ada impor beras,” kata Amran.
Pemerintah menilai penguatan pengawasan distribusi dan harga beras penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi, stok, dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Satgas akan terus memastikan pasokan tetap terkendali dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
