BAYANGKAN sebuah permainan catur. Pada papan permainan tersaji 16 bidak untuk seorang pemain. Artinya, 32 bidak catur akan saling berhadap-hadapan dalam sebuah pertandingan. Satu raja, satu menteri (ratu), dua benteng, dua kuda, dua uskup, dan delapan pion akan bergerak atas perintah sang pemain. Raja, menteri, hingga pion akan patuh tanpa sanggup membantah. Tampaknya, analogi catur itu yang dipinjam Alfred Boediman dalam buku karya terbarunya Red Lotus Protocol: The Hidden Game That Rules the Nation (2026).
Papan catur adalah analogi arena permainan, yaitu Indonesia, sebagai lokus dalam buku ini. Bagi Alfred, sistem yang dimiliki Indonesia bukanlah sistem pasar bebas, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Di sinilah menariknya, ketika penulis melihat sebuah sistem hibrida, yang kemudian disebutnya "Premanisme Kapital". Bayangkan ini sebagai perpaduan antara bisnis dan politik, yang disatukan oleh intimidasi dan kepentingan bisnis, semuanya dibungkus dalam kemasan kilap yang tampak seperti "demokrasi".
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Namun, mari kita perjelas: Premanisme Kapital bukan sekadar "kapitalisme kroni". Konsep ini adalah kapitalisme rente yang memiliki taring yang menggigit lebih dalam daripada yang disadari kebanyakan orang. Sistem ini yang memungkinkan keluarga-keluarga oligarkis memegang kekuasaan melalui pengaruh halus maupun kendali langsung. Mereka tidak hanya memanipulasi pasar; mereka memanipulasi aturan main itu sendiri. Penjelasan yang terang-benderang bahwa, sekali lagi, Indonesia adalah papan caturnya, masyarakat dengan segala kelas sosialnya sebagai buah catur, hingga kekuatan besar oligarki sebagai motor permainan.
Pemain terbaik dalam Premanisme Kapital adalah mereka yang justru tak terlihat (invisible). Mereka tidak suka dengan seragam, banyak cakap di ruang rapat, hingga suka menjadi pusat perhatian dalam pidato-pidato glorifikasi. Bergerak di belakang layar, beroperasi dalam tabir, dan tanpa wajah adalah rumus penting bagi kelompok-kelompok yang sejatinya berjejaring dalam sebuah ikatan warisan kekayaan dan pengaruh ini.
Linimasa Premanisme Kapital
Alfred mencoba memetakan relasi kuasa antara pengusaha dan penguasa dalam rentang yang panjang sejak 1965 hingga 1998. Walaupun, pola yang sama sudah terjadi di era Sukarno, dengan nama-nama pengusaha besar masa itu seperti Teuku Nyak Markam, Rahman Tamin, hingga yang terdekat dengan Bung Karno, Agoes Moesin Dasaad. Hubungan Dasaad-Sukarno, misalnya, sudah terjalin sejak Proklamator menjadi motor pergerakan pada 1931.
Buku ini memulainya dari hubungan Liem Sioe Liong dan Soeharto. Relasi keduanya sangat panjang sejak lama. Liem adalah penyuplai logistik pasukan Kolonel Soeharto sejak tahun 50-an, hingga posisi strategis Suharto sebagai panglima komando daerah militer Diponegoro.
Momentum pun datang pasca peristiwa 30 September 1965, di mana kekacauan hingga menyusul pembersihan kelompok-kelompok tertentu, justru menghancurkan jaringan yang ada. Kekosongan inilah yang menjadi celah untuk membentu aliansi baru. Di tengah kekosongan itu berdiri Suharto, seorang jenderal yang mengendalikan angkatan bersenjata dan memiliki prioritas yang jelas: memulihkan ketertiban dan mencegah keruntuhan ekonomi.
Suharto tidak mewarisi negara yang berfungsi. Ia mewarisi inflasi, kekurangan pangan, dan kerusakan institusional. Kontrol militer dapat menekan perbedaan pendapat, tetapi tidak dapat menstabilkan harga atau mengelola rantai pasokan. Untuk itu, rezim membutuhkan pengusaha yang dapat beroperasi secara efisien dan tenang. Relasi lama antara Suharto dan Liem pun terjalin kembali untuk jangka waktu yang lama—sekaligus membentuk wajah papan permainan bernama Indonesia hari ini.
Dari relasi Suharto dan Liem inilah, penulis mulai membedah perjalanan oligarki sekaligus buah catur andalan dengan berbagai wajahnya: menteri, ketua partai, dan birokrat. Buku ini ibarat meniti perjalanan panjang sejarah republik dan jejaring oligarki yang mengendalikannya. Mereka hadir dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang tak terjadi secara acak. Pengaruh mereka seringkali tidak terlihat oleh orang awam. Mereka beroperasi di bawah radar, kekuasaan mereka dikaburkan oleh lapisan birokrasi, peraturan yang tidak jelas, dan persepsi palsu tentang partisipasi politik.
Alih-alih merayakan demokrasi dengan pesta lima tahunan melalui pemilihan umum, kita justru terjebak pada realitas bahwa Indonsia adalah pasar bising dengan suara-suara tumpang tindih dan sinyal-sinyal yang bertabrakan. Bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya, atau pion-pion dalam permainan catur, ini semua tampak melelahkan. Namun, bagi mereka yang memiliki sumber daya, semua ini adalah lahan subur.
Ketidakpastian menciptakan pilihan. Oligarki berkembang pesat karena pilihan. Mereka mendanai lintas partai—bukan sekadar berdiri di dua kaki. Mereka tetap relevan terlepas dari apa pun hasil pemilu. Fragmentasi politik menurunkan biaya pengaruh karena pengaruh tidak perlu total.
Alfred yang juga profesor riset dari dari Shanghai Jiao Tong University berikut pengalamannya sebagai vice president di Samsung Research and Development Indonesia selama satu dekade menjadi pijakan yang menarik untuk melihat permainan kepitalisme di Indonesia dari sisi industri sekaligus akademis. Dari kacamata penulis buku ini, alih-alih merayakan demokrasi, kita justru terjerat tanpa sadar dalam permainan panjang oligraki hingga nanti.
