5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menambah penempatan dana ke perbankan sebesar Rp 100 triliun untuk menjaga likuiditas di tengah kenaikan imbal hasil obligasi negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kenaikan yield surat utang menjadi indikator awal tekanan likuiditas di sektor perbankan. Ia mengaku langsung merespons setelah melihat pergerakan tersebut.
“Kalau bond yield naik 0,1 persen saya sudah perhatikan. Naik 0,4 persen, pasti ada kekeringan likuiditas di bank. Saya cek, memang bank kekurangan,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026) lalu.
“Saya tambah lagi Rp 100 triliun masuk ke sistem perekonomian. Kita jaga likuiditas dengan serius,” tambah Purbaya.
Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana Rp 200 triliun. Dengan tambahan terbaru, total dana yang ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp 300 triliun.
Purbaya menjelaskan, penempatan dana ini diharapkan membantu menahan kenaikan yield obligasi. Bank memiliki opsi menempatkan dana di Bank Indonesia atau membeli surat berharga negara (SBN).
“Kalau bank beli obligasi, yield bisa ditekan turun lagi. Paling tidak, tidak naik terlalu tinggi atau bunga melonjak tajam,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui tambahan Rp 100 triliun belum terlalu besar, namun cukup untuk meredam gejolak.
Berbeda dari skema sebelumnya, penempatan dana kali ini bersifat fleksibel. Pemerintah dapat menarik dana sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
“Ini agak beda. Penempatannya fleksibel, bisa ditarik kapan saja,” kata Purbaya.
Ia menegaskan pemerintah terus memantau kondisi likuiditas agar tetap stabil sepanjang tahun. Strategi ini juga menjadi bagian dari pengelolaan kas negara.
“Kita tidak diam. Kita pantau terus,” ujarnya.
Ihwal distribusi dana, Purbaya belum merinci pembagian ke masing-masing bank. Namun, ia menyebut salah satu bank daerah ikut menerima alokasi.
“Pembagiannya saya lupa, tapi Bank DKI dapat sekitar Rp 2 triliun,” katanya.
Untuk tahap awal, penempatan difokuskan pada bank milik negara dan bank daerah. Bank swasta, menurut dia, akan dipertimbangkan kemudian dengan seleksi ketat. Kebijakan ini, lanjut Purbaya, akan terus dievaluasi seiring perkembangan pasar keuangan dan kebutuhan likuiditas nasional.
