TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yakin bakal banyak lapangan kerja terbuka di sektor pengembangan tambak garam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan, dalam hitungannya terdapat 25.639 tenaga kerja akan terserap di program swasembada pengembangan kawasan sentra industri garam nasional yang ditargetkan rampung pada 2027 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, I Nyoman Radiarta. Ia mengatakan 25 ribu lebih potensi lapangan kerja ini akan mengisi sektor tambak garam dari hulu hingga hilir pengolahannya. “Kami sudah membahas penyiapan tenaga kerja ini,” kata Nyoman dalam konferensi pers via daring, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nyoman menyebut lapangan kerja pada sektor tambak garam ini akan diberikan khusus bagi 600-an taruna/taruni lulusan Politeknik KKP. Kemudian, selebihnya bakal terbuka kepada masyarakat umum yang memiliki kualifikasi di sektor tersebut. “Kalau kami hitung dengan lulusan yang kami ada (lulusan Politeknik KKP), itu masih belum cukup. Setiap tahun kami bisa menyiapkan 600 orang lulusan,” ucap Nyoman.
Menurut Nyoman, proyek tambak garam yang tengah digarap KKP bukan hanya berada di NTT saja, melainkan juga bakal dibangun di pesisir utara Jawa, dengan luas totalnya mencapai 20 ribu hektare. Pembahasan soal ini, katanya masih dalam tahap persiapan bersama Direktorat Jenderal terkait di KKP.
KKP memilih Kabupaten Sabu Raijua menjadi salah satu tempat pengolahan tambak garam di lahan seluas 2 ribu hektare. Tujuannya untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri setelah pemerintah resmi menutup impor garam konsumsi per 1 Januari lalu. Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua dipilih lantaran memiliki potensi lahan tambak garam yang cukup untuk pengembangan produksi garam nasional.
Sebab, daerah itu juga mempunyai musim kemarau yang panjang hingga 7 bulan setiap tahunnya, lebih lama dibandingkan dengan daerah Jawa yang hanya 4 sampai 5 bulan saja.
KKP juga berencana membangun pabrik garam nasional lainnya seluas 500 hektare yang tersebar di beberapa daerah. Keterangan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengolahan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo pada Selasa, 25 Februari 2025 lalu.
Menurut Gustav, lahan baru akan lebih mudah untuk dibuatkan sistem produksi dari mulai pengambilan air laut hingga kristalisasi. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas. “Modelling ini termasuk di dalamnya membangun mekanisme produksi garam dari yang sebelumnya masih konvensional," kata Gustav melalui keterangan tertulisnya.
