15 hours ago
4
Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berjanji menindaklanjuti gelondongan kayu yang muncul pada banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Menhut mengeklaim bakal kejar siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Kami berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri. Saya akan kejar siapapun yang melakukan pelanggaran dan melakukan investigasi. Saya akan buktikan dan tindak tegas," kata Raja dalam keterangannya pada Jumat (5/12/2025).
Viralnya kayu gelondongan itu diduga terkait penebangan ilegal. Raja Juli mengeklaim tidak akan menoleransi praktik perusakan hutan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Menurutnya, temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini harus ditelusuri secara ilmiah dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penegakan hukum untuk memastikan sumber dan potensi pelanggaran di baliknya.
“Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang merusak hutan Indonesia," ujar dia.
Menhut juga menyampaikan penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya terkait pencabutan 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Februari lalu. Kini Raja Juli akan mencabut izin 20 PBPH berkinerja buruk di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.
"Sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.144 hektare pada 3 Februari 2025. Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir,” ujar dia.
Dia berjanji terus melakukan investigasi dan evaluasi terkait kejadian ini. Menhut juga membuka peluang moratorium baru PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman. "Saya juga akan memoratorium izin baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman," ucap politisi PSI itu.
