8 hours ago
3
Menteri PPPA Arifah Fauzi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengingatkan agar semua pasangan suami dan istri (pasutri) mengedepankan prinsip keadilan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang dipicu permasalahan ekonomi dan ketidakharmonisan. Hal ini dikatakannya menanggapi pemberitaan viral di media sosial mengenai perceraian suami istri di Aceh Singkil usai suami lulus penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Peristiwa tersebut berawal dari konflik rumah tangga yang sudah berlangsung lama dan dipicu oleh faktor ekonomi. Keduanya telah menjalani proses klarifikasi dan mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Aceh Singkil, yang menghasilkan kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi, Jumat (31/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil untuk memastikan kebenaran informasi pengusiran terhadap sang istri. "Mengenai dugaan pengusiran terhadap istri dinyatakan tidak benar. Video yang beredar diketahui diambil saat pelapor berpindah dari rumah kontrakan menuju rumah orang tuanya di Aceh Selatan," kata Arifah.
Menteri PPPA mengapresiasi langkah Dinas P3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan layanan mediasi dan memastikan kondisi pelapor aman. Namun demikian ia mengingatkan kasus seperti ini perlu ditangani secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial.
"Kami mendorong masyarakat untuk membangun relasi rumah tangga yang setara, saling mendukung, dan bebas dari kekerasan. Ketika konflik terjadi, penyelesaiannya harus mengedepankan dialog, perlindungan anak, penghormatan terhadap hak, dan martabat perempuan," katanya.
sumber : Antara
