INFO TEMPO - Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan tim monitoring Kementerian Dalam Negeri di rumah dinas wali kota pada Senin, 20 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Kota Padang.
Kota Padang menjadi salah satu daerah yang terdampak banjir bandang pada November 2025. Pascabencana tersebut, ibu kota Provinsi Sumatera Barat itu memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 371,85 miliar yang dialokasikan untuk mendukung penanganan dan upaya mitigasi bencana.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Lebih dari Rp 300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya," kata Fadly Amran.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Malvi Hendri.
Anggaran dari TKD tambahan tersebut akan digunakan salah satunya untuk pembangunan huntap karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Selain itu, dapat juga digunakan untuk warga yang berpotensi direlokasi akibat proyek infrastruktur yang dilaksanakan balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Padang akan mengusung konsep ramah lingkungan (green infrastructure) dan mencakup pembangunan infrastruktur berskala besar.
Kegiatan ini juga telah ditinjau langusng ke lapangan oleh tim monitoring dari Kementerian Dalam Negeri di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim yang merupakan bagian dari Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) itu mengapresiasi langkah-langkah strategis yang telah ditempuh Pemerintah Kota Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Tak hanya huntap, Pemerintah Kota Padang juga mengusulkan pembangunan dua embung berdasarkan master plan yang telah disusun sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir. Namun, keterbatasan APBD membuat proyek tersebut sulit direalisasikan dalam target lima tahun sehingga pemerintah kota berharap mendapat dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Meski begitu, Fadly mengapresiasi pemerintah pusat karena memberikan dukungan melalui TKD. Ia berharap dukungan ini dapat terus diberikan terutama untuk kebutuhan relokasi masyarakat serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, baik yang berbasis green infrastructure maupun infrastruktur berskala besar.
"Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga banyak lagi sebenarnya pembangunan-pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastructure dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini,” ujar Fadly. (*)
