2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengajak seluruh kader partai menjadikan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai momentum memperkuat komitmen menjaga demokrasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Ono dalam peringatan Kudatuli bertema Mengingat Luka, Menjaga Demokrasi yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ahad (26/7/2026).
Kegiatan dihadiri Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Chaerul Rizky Mantini, jajaran pengurus DPD, badan dan sayap partai, serta anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat.
Ono mengatakan, peristiwa 27 Juli 1996 harus menjadi pengingat demokrasi perlu terus dijaga agar praktik otoritarianisme tidak kembali terjadi. Menurut dia, kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang tidak boleh dibatasi dengan intimidasi maupun kekerasan.
"Ketika kekuasaan tak lagi tunduk pada rakyat, maka hak berbicara dianggap sebagai kejahatan. Ketika kritik dianggap sebagai pemberontakan, maka penindasan menjadi aturan main," kata Ono dalam sambutannya.
Dia menegaskan, Kudatuli bukan sekadar peristiwa sejarah yang diperingati setiap tahun. Peristiwa tersebut, kata dia, harus menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk tetap waspada terhadap berbagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat.
"Kita melangkah maju membangun masa depan yang lebih baik, tetapi tidak melupakan jalan berdarah yang kita lalui. Kita memaafkan luka yang pernah ditorehkan, tetapi tidak melupakan siapa yang berkorban agar kita bisa bernapas lebih bebas hari ini," ujarnya.
Ono menilai, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai hak masyarakat menentukan pilihan dalam pemilu. Demokrasi juga menyangkut hak warga untuk didengar, menyampaikan pendapat, serta memiliki pandangan berbeda tanpa takut menghadapi intimidasi atau kekerasan.
"Otoritarianisme dalam bentuk apa pun yang membatasi kebebasan berpendapat, yang menindas pihak yang berbeda pandangan, yang menganggap negara milik segelintir orang, harus kita lawan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ono juga menyoroti persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, termasuk penggusuran yang berdampak terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kehilangan mata pencaharian.
Karena itu, dia menginstruksikan kader PDI Perjuangan di seluruh Jawa Barat hadir di tengah masyarakat dan mengawal aspirasi mereka. Kader, kata dia, tidak boleh hanya hadir ketika momentum politik berlangsung.
"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar berbicara kepada penguasa yang saat ini memegang kekuasaan eksekutif. Jangan biarkan rakyat kehilangan mata pencahariannya, jangan biarkan penggusuran terjadi di mana-mana," ucapnya.
Secara khusus, Ono meminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penertiban maupun penggusuran ditunda apabila belum tersedia solusi yang adil bagi masyarakat terdampak.
Dia juga meminta jajaran partai di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat aktif mendampingi masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi serta memastikan aspirasi mereka tersampaikan kepada pemerintah.
Ono berharap semangat perjuangan Kudatuli dapat diterjemahkan dalam kerja nyata kader, yakni menjaga demokrasi sekaligus membela kepentingan masyarakat. "Mungkin kita bisa memaafkan, tetapi jangan pernah kita melupakan," pungkasnya.
Peringatan Kudatuli tersebut diisi dengan diskusi dan renungan. Kegiatan juga dimeriahkan penampilan musik dari Kelompok Penyanyi Jalanan serta pembacaan puisi. Sejumlah pelaku UMKM turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
