4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong Pemprov Javar mempercepat peningkatan status sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).
Langkah tersebut dinilai dapat memperluas aktivitas perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, mengatakan peningkatan status pelabuhan menjadi PPP akan memberikan ruang pelayanan lebih luas. Pelabuhan tak hanya melayani nelayan lokal, juga menjadi tempat pendaratan kapal perikanan dari berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Lina saat kunjungan kerja Komisi II DPRD Jabar ke UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kabupaten Indramayu, belum lama ini.
Menurut Lina, sejumlah pelabuhan di Jabar masih berstatus PPI sehingga pelayanan dan aktivitas perikanan yang dapat dilakukan masih terbatas. Kondisi tersebut membuat sebagian kapal nelayan memilih mendaratkan hasil tangkapannya di luar Jabar.
"Kalau status pelabuhan ditingkatkan, peluang Jabar meningkatkan aktivitas perikanan semakin besar. Hasil tangkapan bisa didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jabar sehingga berdampak terhadap PAD sekaligus memudahkan pendataan produksi perikanan," ujar Lina.
Ia menilai, peningkatan status pelabuhan juga akan memberikan efek berganda bagi masyarakat pesisir. Masuknya kapal dari berbagai daerah berpotensi menggerakkan perdagangan, jasa, hingga usaha pengolahan hasil perikanan.
Dengan demikian, pelabuhan tidak hanya menjadi tempat bongkar muat hasil tangkapan, tetapi juga dapat berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Komisi II, kata Lina, akan mendorong perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti proses pengajuan peningkatan status sejumlah pelabuhan kepada pemerintah pusat. Sebab, penetapan status pelabuhan perikanan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kami berharap prosesnya bisa dipercepat sehingga pelabuhan di Jawa Barat dapat berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan yang lebih modern, produktif, dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dendi, menyampaikan persoalan sedimentasi menjadi salah satu kendala yang memengaruhi operasional pelabuhan. Sedimentasi yang tinggi di kawasan muara perlu segera ditangani agar aktivitas pelabuhan dapat berjalan lebih optimal.
Selain persoalan tersebut, Dendi berharap pembangunan Pelabuhan Dadap dapat segera direalisasikan. Pelabuhan tersebut direncanakan menjadi salah satu pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jabar.
Menurut dia, kajian kelayakan pembangunan Pelabuhan Dadap telah tersedia dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Keberadaan pelabuhan tersebut juga dinilai dapat memperkuat pelayanan perikanan di kawasan pesisir Indramayu.
"Apabila Pelabuhan Dadap terealisasi, pengelolaannya berada di bawah Pemprov Jabar. Pelabuhan ini juga bisa menjadi pusat pelayanan bagi sejumlah pelabuhan di sekitarnya sehingga mengurangi kepadatan pelayanan di pelabuhan yang sudah ada," ujar Dendi.
Komisi II DPRD Jawa Barat menegaskan akan mengawal penguatan infrastruktur kelautan dan perikanan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperluas aktivitas ekonomi di kawasan pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus mengoptimalkan potensi PAD Jawa Barat.
