2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Produktivitas pekebun swadaya menjadi salah satu isu strategis dalam upaya meningkatkan produksi sawit nasional. Sebab, meski mengelola sekitar 40 persen lahan sawit nasional, kontribusi pekebun swadaya terhadap produksi crude palm oil (CPO) baru mencapai sekitar 30-35 persen.
Kondisi tersebut mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian memperkuat kompetensi pekebun melalui Pelatihan Budidaya Sawit. Sebanyak 87 pekebun swadaya dari Kabupaten Asahan dan Batubara, Sumatera Utara, mengikuti pelatihan yang digelar selama enam hari, pada 14-19 Juli 2026 lalu.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Yusuf Lubis, mengatakan peningkatan produktivitas menjadi tantangan yang perlu terus diatasi melalui peningkatan keterampilan dan pemerataan praktik budidaya yang baik.
"Produktivitas masih jadi isu strategis. Pekebun swadaya mengelola 40 persen lahan sawit nasional di 26 provinsi, namun kontribusi CPO baru 30-35 persen. Karena itu peningkatan keterampilan dan pemerataan praktik budidaya baik harus terus kita dorong," ujar Lubis dalam keterangannya, Ahad (26/7/2026).
Pelatihan yang berlangsung di Le Polonia Hotel & Convention tersebut membekali peserta dengan berbagai materi, mulai dari teknik budidaya, tata kelola perkebunan, hingga pemanfaatan data lahan. Peserta juga mengikuti kunjungan lapangan ke PT Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Adolina dan Balai Benih Adolina untuk melihat langsung penerapan praktik budidaya.
Direktur LPP Agro Nusantara, Pranoto Hadi Raharjo, menyebut penguatan kompetensi menjadi kunci agar pekebun swadaya tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengembangkan usaha perkebunan secara lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
Pada 2026, LPP Agro Nusantara dipercaya BPDP menyelenggarakan 100 kelas pelatihan dengan total 3.035 peserta di tujuh provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2.066 peserta pada 2025.
"Kompetensi pekebun adalah critical point. Dengan keterampilan yang meningkat, pekebun bisa bergerak ke aspek bisnis lain yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan," kata Pranoto.
Program pelatihan ini dibiayai melalui dana pungutan ekspor yang dikelola BPDP di bawah Kementerian Keuangan. Sasaran program tidak hanya pekebun, tetapi juga pengurus kelompok atau koperasi, pendamping, hingga keluarga pekebun, sehingga penerapan praktik budidaya yang baik diharapkan dapat berlangsung lebih luas.
