2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto sudah terlanjur membuat Indonesia resmi tergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun keputusan tersebut bukan berarti bebas kritikan, terutama menyangkut wajib bayar Rp17 triliun bagi Indonesia untuk dapat bergabung menjadi anggota permanen BoP.
Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia di Washington, Dino Pati Djalal mengingatkan agar Presiden Prabowo berhati-hati dengan ranjau jebakan atas visi-misi yang tak jelas dari keberadaan BoP yang disebut sebagai Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina itu. Dino untuk kesekian kalinya menyampaikan kritikan atas keputusan Indonesia bergabung dengan BoP ini.
Kali ini, melalui siaran video di media sosialnya, Sabtu (31/1/2026) mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia itu menyampaikan lima pertanyaan kritisnya tentang langkah geopolitik Presiden Prabowo dalam diplomasinya terkait permasalahan Palestina. Ia mempertanyakan apakah Indonesia harus mengocek kas negara sebesar satu miliar dolar AS, atau Rp17 triliun hanya untuk bergabung dengan BoP.
“Saya ingin mengajak pemerintah dan masyarakat untuk berpikir rasional dan jernih mengenai hal ini (Rp17 triliun),” kata Dino.
Menurutnya, sumbangan wajib Indonesia senilai Rp17 triliun sebagai anggota BoP Gaza itu tak relevan. Menurut Dino, nilai 1 miliar dolar AS yang diwajibkan itu merupakan angka yang terlalu besar hanya untuk bergabung dengan organisasi internasional manapun. Rp17 triliun itu kata Dino, 500 kali dari iuran tahunan Indonesia untuk kesekretariatan anggota negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN.
Rp17 triliun itu, kata Dino, setara dengan 50 kali patungan wajib Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dan Rp17 triliun tersebut dua kali lipat anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
“Dan Rp17 triliun itu, sama dengan pajak yang dibayarkan oleh dua juta orang kelas menengah bagian bawah di Indonesia,” ujar Dino.
Angka sebesar itu, menurut Dino semestinya menjadi pertanyaan serius bagi Komisi-1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam peran konstitusionalnya dalam mengawasi, mengoreksi, dan mengkritisi keputusan-keputusan pemerintahan. DPR, menurut Dino, tak bisa lepas tangan dengan hanya menyampaikan kepasrahan atas keputusan Presiden Prabowo yang akan menggelontorkan anggaran negara Rp 17 triliun untuk bergabung dengan BoP.
“Mereka (DPR) seharusnya bisa melakukan yang lebih baik,” ujar Dino.
Lalu Dino mengingatkan, wajib bayar Rp17 triliun untuk anggota Dewan Perdamaian Gaza itu dikatakan sebagai dana dalam upaya bersama mendamaikan situasi di Palestina. Sekaligus dikatakan uang patungan wajib anggota BoP itu untuk membangun kembali Gaza yang hancur lebur akibat penjajahan Zionis Israel.
Dino menegaskan, dana sebesar itu selama ini tak pernah sekalipun dimintakan oleh otoritas Palestina, maupun oleh faksi-faksi pejuang kemerdeksaan di Gaza. “Perlu dicatat bahwa, tidak pernah ada satupun permintaan dari Presiden Palestina, dari Hamas, atau dari Dubes Palestina di Indonesia kepada Indonesia untuk membayar Rp17 triliun untuk Palestina. Tidak pernah ada!” ujar Dino.
Menurut Dino, otoritas Palestina, pun faksi-faksi pejuang di Gaza selama ini memahami kemampuan finansial Indonesia yang terbatas dalam memberikan bantuan materil untuk perjuangan lepas dari penjajahan Zionis Israel. Namun seluruh masyarakat Palestina, termasuk di Gaza yang mengetahui sumbangsih Indonesia paling dibutuhkan di kancah geopolitik.
“Mereka tahu kemampuan Indonesia yang terbatas, dan mereka tahu yang mereka paling butuh dari Indonesia adalah dukungan moral, dukungan politik, dan dukungan diplomatik,” ujar Dino.
Menurut Dino, ketentuan sumbangan wajib Rp17 triliun bagi Indonesia sebagai anggota BoP itu, pun cacat kesetaraan. Karena ketentuan angka itu sepihak ditentukan oleh Trump sebagai inisiator BoP.
“Yang menetapkan Rp17 triliun ini, adalah Board of Peace alias Donald Trump,” ujar Dino.
Semakin cacat BoP buatan Trump itu, menampung partisipasi Zionis Israel. Padahal entitas Zionis Israel itu sendiri yang semestinya bertanggung jawab atas penjajahan di Palestina, dan penghancuran, serta genosida di Gaza. Dan BoP, kata Dino, sama sekali tak melibatkan otoritas Palestina sebagai objek dari misi BoP itu sendiri.
