3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, MALINAU, – Bupati Malinau Wempi W Mawa secara resmi meminta dukungan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara). Permintaan ini disampaikan langsung dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Senin (27/7), menyoroti kebutuhan mendesak konektivitas di Kabupaten Malinau.
Wempi menegaskan bahwa ia memanfaatkan kesempatan bertemu Menteri PU untuk menyampaikan kondisi riil infrastruktur di daerahnya yang memerlukan perhatian khusus. “Banyak yang saya diskusikan langsung dengan Bapak Menteri PU, terutama meminta dukungan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara, khususnya di Kabupaten Malinau,” ujar Wempi saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, Rabu.
Fokus pada Dua Akses Jalan Vital
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Wempi secara spesifik menyoroti dua akses jalan penghubung yang sangat vital. Pertama, jalan penghubung antarprovinsi dari Mahakam Hulu, Kalimantan Timur menuju Apau Kayan, Kabupaten Malinau. Kedua, akses jalan dari Malinau menuju Krayan, Kabupaten Nunukan.
Menurut Wempi, Menteri PU Dody Hanggodo mengakui bahwa pembangunan kedua akses jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Menteri PU mengiyakan itu kewenangan nasional dan menyatakan akan segera membangun,” kata Wempi.
Skema Pinjaman dan Target Penyelesaian
Meskipun mendapat lampu hijau, realisasi pembangunan masih menunggu proses di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini dikarenakan proyek infrastruktur perbatasan tersebut akan menggunakan anggaran dengan skema pinjaman. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa proses administrasi pendanaan ini memerlukan waktu.
“Bapak Menteri PU mengatakan menunggu proses dulu dari Bappenas karena menggunakan dana pinjaman dan diharapkan akhir tahun atau di awal tahun 2027 sudah ditandatangani,” ujar Wempi menirukan penjelasan Menteri PU. Wempi pun berharap kondisi keuangan negara di bawah komando Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan solusi bagi pembangunan di Kaltara, khususnya Malinau.
Selain akses jalan, Bupati Wempi juga menyampaikan permasalahan belum terbangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kayan. Pembangunan PLBN yang sempat dimulai pada masa pandemi Covid-19 itu hingga kini belum dilanjutkan. “Untuk infrastruktur perbatasan, khususnya jalan sudah saya mohonkan dukungan kepada Bapak Menteri PU untuk menuntaskan. Beliau menegaskan untuk menuntaskan itu,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah 52 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Utara. Dengan jumlah penduduk sekitar 87.582 jiwa pada tahun 2024, kepadatan penduduknya hanya 2,25 jiwa per kilometer persegi. Dari 15 kecamatan yang ada, lima kecamatan berada di wilayah perbatasan dengan panjang perbatasan darat dengan Malaysia mencapai kurang lebih 504 kilometer.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
