1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,jAKARTA – Banjir bandang dan longsor melanda Sumatera imbas rusaknya ekosistem yang membentang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara pada 24–25 November 2025, meninggalkan korban jiwa dan kerusakan besar. Hingga 26 November, sedikitnya 21 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terdampak.
Material kayu besar, batu, dan lumpur terbawa arus deras menutupi akses jalan, sementara sejumlah wilayah pemukiman terdampak banjir dan tanah longsor. Di Taput, sedikitnya 50 rumah rusak dan dua jembatan terputus, membuat evakuasi harus melalui jalur alternatif. Area terdampak mencakup Kelurahan Angin Nauli, Aek Muara Pinang, Aek Habil, Pasar Belakang, Pasar Baru, Simare-mare, Sibolga Hilir, Hutabarangan, hingga Pancuran Kerambil dan Pancuran Gerobak.
Cuaca ekstrem di Sumatera Utara dipicu interaksi Siklon Tropis Koto dan Bibit Siklon 95B yang memicu hujan sangat lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi 2,5–4 meter di sejumlah perairan. Namun kerusakan parah yang terjadi bukan hanya akibat fenomena meteorologis.
Di kawasan Batang Toru, kerusakan hutan di hulu akibat alih fungsi hutan menjadi kebun sawit, illegal logging, hingga ekspansi pertambangan dan pembangunan PLTA telah menghilangkan fungsi ekologis kawasan tersebut sebagai penyerap dan penahan air. Ketika hujan ekstrem terjadi, air tak lagi tertahan menuruni lereng dengan sangat cepat dan membawa potongan kayu dalam volume besar yang memperparah banjir bandang.
Senior Data and GIS Specialist Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi menjelaskan Greenpeace Indonesia mencatat dalam tiga dekade terakhir, Pulau Sumatera menjadi salah satu kawasan yang mengalami deforestasi tercepat di dunia. Sejak tahun 1990, lebih dari tujuh juta hektare hutan primer hilang, dan jutaan hektare lainnya mengalami degradasi hingga berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman industri.
Kebijakan ekspansi perkebunan skala besar, pembukaan kanal di rawa gambut, serta alih fungsi lahan di dataran rendah menjadikan lanskap hutan Sumatera terfragmentasi dan terdesak ke punggung Bukit Barisan.
"Akibatnya, lebih dari 80 persen DAS di Sumatera kini tercatat memiliki tutupan hutan alam kurang dari 25 persen, sebuah indikator bahwa sistem hidrologi yang menopang kehidupan puluhan juta masyarakat telah memasuki fase kritis," kata Sapta saat dihubungi Republika, Ahad (30/11/2025).
Hilangnya hutan tidak sekadar menurunkan luas tutupan hijau, tetapi memutus “mesin” pengatur air, serapan hujan berkurang drastis, aliran permukaan meningkat, sedimen menumpuk di badan sungai, dan banjir-longsor menjadi bencana tahunan.
Kajian risiko bencana Sumatera Utara 2022–2026 sudah mengklasifikasikan wilayah ini berisiko tinggi banjir bandang dan longsor. Dokumentasi lapangan dan citra satelit menunjukkan area berhutan yang kini gundul, menandakan degradasi yang berlangsung lama.
Kondisi ini menjadi bukti andil kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan menghasilkan bencana ekologis berulang setiap musim hujan. Kerusakan hutan di hulu mengakibatkan tanah tidak lagi stabil dan mudah longsor, sehingga setiap limpasan air hujan langsung mengarah ke hilir, menghantam pemukiman dan infrastruktur warga.
Berkurangnya sebaran dan tutupan hutan juga mempengaruhi kekuatan Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam konteks ini, terdapat sedikitnya 20 DAS yang berada pada level risiko tertinggi di Sumatera dan membutuhkan intervensi segera. Di Aceh, DAS Krueng Aceh, Krueng Meureudu, Singkil, dan Alas–Barumun memperlihatkan degradasi terbesar di bagian tengah dan hilir yang telah berulang kali memicu banjir bandang dan tanggul jebol di wilayah pesisir.
Di Sumatera Utara, tekanan perkotaan dan perkebunan di DAS Belawan, Deli, Asahan, dan Wampu menjadikan kawasan hunian jutaan penduduk rentan tenggelam hanya oleh hujan dengan intensitas moderat. Sumatera Barat mencatat risiko longsor ekstrem di DAS Batang Anai dan Batang Arau akibat hilangnya penahan lereng di Bukit Barisan.
Di bagian timur, DAS Indragiri dan Batanghari merupakan episentrum deforestasi terbesar yang juga berkontribusi pada krisis kabut asap dari lahan gambut kering. Sementara itu, DAS Musi di Sumatera Selatan dan Way Sekampung serta Way Seputih di Lampung telah kehilangan penyangga hidrologis alami sehingga kebutuhan air industri dan rumah tangga semakin rentan.
Bengkulu dan Kepulauan Riau tidak luput, dengan DAS Ketahun, Mukomuko, dan beberapa DAS kecil yang kehilangan kemampuan memulihkan diri setelah banjir besar.
"Namun demikian, penyusunan daftar DAS kritis tersebut sejatinya baru menggambarkan kategori risiko secara umum, belum sepenuhnya mencerminkan angka kerusakan hutan pada level yang lebih presisi," kata Sapta.
Kegagalan untuk segera memperbaiki kondisi ini akan membawa Sumatera ke dalam era bencana ekologi permanen, di mana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan tidak lagi bersifat musiman atau insidental, melainkan menjadi siklus hidup yang menyandera masyarakat dari tahun ke tahun.
“Karena itu, pemulihan lanskap berbasis DAS bukan hanya upaya lingkungan, melainkan strategi menyelamatkan masa depan air, pangan, dan keselamatan jutaan warga,” tegas Sapta.
